(1) Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan instrumen NEK, Mitigasi Perubahan Iklim, dan Adaptasi Perubahan Iklim bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Emisi GRK dan berpartisipasi pada penyelenggaraan instrumen NEK; c. alokasi pembagian manfaat penyelenggaraan instrumen NEK terutama bagi kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim; dan/atau d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipenuhi dari rupiah murni, pinjaman, penerbitan Surat Berharga Negara, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kerangka pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Struktur Pembinaan (Pasal 93)

• Pembinaan dilakukan secara berjenjang:
  1. Tingkat Pusat: Menteri, Mendagri, Menteri Terkait → pembinaan ke pemprov, pelaku usaha, pemangku kepentingan
  2. Tingkat Provinsi: Gubernur → pembinaan ke pemda kabupaten/kota, pemangku kepentingan
  3. Tingkat Kabupaten/Kota: Bupati/wali kota → pembinaan ke pemangku kepentingan

Bentuk Pembinaan (Pasal 94)

1. Penyediaan Informasi (8 jenis informasi):

• Tata cara NEK
• Perdagangan karbon
• Aksi mitigasi/adaptasi
• Pemetaan emisi GRK
• Capaian pengurangan emisi
• Nilai bukan karbon
• Manfaat bersama

2. Peningkatan Kapasitas:

• Bimbingan teknis NDC dan NEK
• Pendampingan MRV untuk masyarakat

Sumber Pendanaan (Pasal 95)

1. APBN/APBD (dapat dari rupiah murni, pinjaman, SBN)
2. Pelaku usaha yang berpartisipasi dalam NEK
3. Alokasi pembagian manfaat NEK
4. Sumber lain yang sah

Delegasi Peraturan

• Tata cara peningkatan partisipasi NDC → Peraturan Menteri
• Tata cara peningkatan partisipasi NEK → Peraturan Menteri Terkait

BAB VII - KOMITE PENGARAH