Pasal 7

(1) Untuk pertama kali, penetapan kelas jabatan dari

para pemangku jabatan di lingkungan Kementerian

Pemuda dan Olahraga ditetapkan oleh Menteri

Pemuda dan Olahraga sesuai dengan hasil validasi

yang telah dilakukan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan

dari para pemangku jabatan di lingkungan

Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan ditetapkan

oleh Menteri Pemuda dan Olahraga setelah

mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan berakibat

terhadap perubahan anggaran, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.