Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pembinaan usaha

perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan

serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik,

pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting,

peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik dan

perdagangan jasa;

• pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi, pengembangan

serta pembinaan pengelolaan sarana perdagangan dan

logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting,

peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta

perdagangan melalui sistem elektronik dan perdagangan jasa;

• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

bidang pembinaan usaha perdagangan dan pelaku

distribusi, pengembangan serta pengelolaan sarana

perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan

ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran produk dalam

negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik;

• pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang

pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi,

pengembangan serta pengelolaan sarana perdagangan dan logistik, pengendalian distribusi dan ketersediaan

www.peraturan.go.id

2022, No. 19 -7-

barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting,

peningkatan pemasaran produk dalam negeri serta perdagangan melalui sistem elektronik;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

pembinaan usaha perdagangan dan pelaku distribusi,

pengembangan serta pembinaan dan pengelolaan

sarana perdagangan dan logistik, pengendalian

distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, peningkatan pemasaran

produk dalam negeri, serta perdagangan melalui

sistem elektronik dan perdagangan jasa;

• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Perdagangan Dalam Negeri; dan

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Keempat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen

dan Tertib Niaga