Pasal 29

(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:

• embung;

• bendungan;

• bendung;

• sistem jaringan irigasi;

• sistem pengendalian banjir; dan

• sistem pengamanan pantai.

(2) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku

di PPKT berpenduduk.

(3) Embung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

di PPKT berpenduduk meliputi Pulau Marore, Pulau

Miangas, Pulau Marampit, Pulau Lingian (Lingayan),

www.peraturan.go.id

---

2017, No.23 -59

Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau Makalehi, Pulau

Kawalusu (Kawaluso), Pulau Kawio, Pulau Kakarutan,

Pulau Maratua, dan Pulau Kabaruan.

(4) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan dalam rangka konservasi sumber daya air,

memenuhi kebutuhan air baku, dan mengendalikan daya

rusak air.

(5) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi Bendungan Lolak di Kecamatan Lolak pada

Kabupaten Bolaang Mongondow.

(6) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

ditetapkan dalam rangka menaikkan level muka air

untuk petanian.

(7) Bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi

Bendung Sangkub di Kecamatan Sangkub pada

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

(8) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d ditetapkan dalam rangka mendukung

pertanian pangan berupa saluran irigasi primer,

sekunder, dan tersier.

(9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) meliputi jaringan irigasi pada:

• DI Sangkub pada Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara; dan

• DI Tana Lia dan DI Sesayap Hilir pada Kabupaten

Tana Tidung.

(10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan melalui pengendalian

terhadap luapan air sungai dan reboisasi di sepanjang

sempadan sungai.

(11) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada

ayat (10) ditetapkan di:

• Sungai Malalayang;

• Sungai Sario;

• Sungai Tikala;

• Sungai Tondano;

• Sungai Tolinggula; dan

www.peraturan.go.id

---

2017, No.23 -60-

• Sungai Pontolo.

(12) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf f ditetapkan dalam rangka melindungi

pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara, pesisir

yang memiliki titik-titik garis pangkal dari dampak abrasi

dan gelombang pasang, dan kawasan rawan gelombang

pasang.

(13) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (12) ditetapkan di:

• pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara yang

meliputi PKSN Melonguane, PKSN Tahuna,

Karatung, Miangas, Marore, Marampit, Ilangata,

PKW/PKSN Tolitoli, dan PKN/PKSN Tarakan;

• pesisir yang memiliki titik-titik garis pangkal yang

meliputi Kecamatan Damau, Kecamatan

Sinonsayang, dan Kecamatan Karamat; dan

• PPKT yang meliputi Pulau Marampit, Pulau Intata,

Pulau Kakarutan, Pulau Kawalusu (Kawaluso),

Pulau Kawio, Pulau Batu Bawaikang, Pulau

Makalehi, Pulau Manterawu (Mantehage), Pulau

Bangkit (Bongkil), Pulau Dolangan, Pulau Salando,

Pulau Lingian (Lingayan), Pulau Kabaruan, Pulau

Sambit, dan Pulau Maratua.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Prasarana Permukiman