Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

• perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
• fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;
• pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;
• penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;
• pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;
• fasilitasi pelaksanaan perimbangan keuangan;
• pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;
• pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan bina keuangan daerah;
• pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kesembilan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil