Pasal 24

(1) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ruang lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• penyusunan dan perencanaan anggaran daerah;
• pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
• manajemen pajak daerah dan retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
• pengelolaan badan usaha milik daerah, lembaga keuangan daerah dan investasi daerah;
• pengelolaan kekayaan daerah;

www.peraturan.go.id

2015, No.12 12

• pinjaman dan hibah daerah;
• pengelolaan badan layanan umum daerah; dan
• fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.