Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PROTOCOL 2 ON FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS

Pasal 1

(1) Mengesahkan Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights

between Contracting Parties (Protokol 2 mengenai

Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak)

yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Januari

2014 di Jakarta, Indonesia.

(2) Salinan naskah asli Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic

Rights between Contracting Parties (Protokol 2

mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para

Pihak) dalam bahasa Inggris dan bahasa Mandarin

serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia

sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah

terjemahan dalam bahasa Indonesia dengan salinan

naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa

Mandarin, yang berlaku adalah salinan naskah aslinya

dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

2018, No.197 -4-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Oktober 2018

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2018

,

ttd.

www.peraturan.go.id

2018, No.197-5-

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan

dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights

between Contracting Parties (Protokol 2 mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak)

bertujuan untuk mewujudkan komitmen Pemerintah

Indonesia dalam rangka memberikan dasar hukum bagi pengaturan liberalisasi penuh jasa angkutan

udara dan meningkatkan konektivitas di antara Negara

www.peraturan.go.id

2018, No.197 -2-

Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan

Republik Rakyat Tiongkok;

  • bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 di Jakarta,

Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah

menandatangani Protocol 2 on Fifth Freedom Traffic Rights between Contracting Parties (Protokol 2 mengenai

Kebebasan Hak Angkut Kelima antara Para Pihak);

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

  1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pengesahan Air Transport Agreement between the Governments of the Member States of the Association of

Southeast Asian Nations and the Government of the

People's Republic of China (Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Negara-Negara Anggota

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dengan

Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) beserta Protocol 1 on Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights

between Any Points in Contracting Parties (Protokol 1

mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas antara Setiap Titik di Para Pihak)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 31);

www.peraturan.go.id

2018, No.197 -3-

Referensi Silang (2)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL
PERPRES 13/2016 — Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2016