Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan

tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pariwisata setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan

reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

www.peraturan.go.id

2016, No.290 -6-