Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan Supervisi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Komisi

Pemberantasan Korupsi menyampaikan surat

pemberitahuan kepada pimpinan Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan/atau pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia.

(2) Dalam pelaksanaan Supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Tim Komisi Pemberantasan Korupsi

dapat didampingi oleh perwakilan dari Badan Reserse

Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana

2020, No.238 -4-

Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia.