Pasal 27
BAB 7 — SUMBER PENDANAAN
(1) Sumber pendanaan Pemerintah untuk pencegahan dan
penanganan Krisis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penerbitan SBN atau tunai.
(2) Menteri . . .
(2) Menteri Keuangan menetapkan ketentuan dan
persyaratan penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan mempertimbangkan sustainabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, tingkat kesehatan neraca Bank Indonesia, dan efektivitas kebijakan moneter.
(3) Pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan yang selanjutnya diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dan/atau disampaikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
(4) Penerbitan SBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan dari ketentuan tujuan penerbitan SBN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Surat Utang Negara dan tujuan penerbitan surat berharga syariah negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara.
(5) Bank Indonesia dapat membeli SBN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di pasar primer dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis.
(6) Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk pencegahan dan penanganan Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
(7) Menteri Keuangan melaporkan penerbitan SBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 30 hari kalender sejak penerbitan SBN.