Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, KKIP mempunyai tugas dan wewenang:

a. merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan;

b. menJrusun dan membentuk rencana induk Industri Pertahanan yang berjangka menengah dan panjang;

c. mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional Industri Pertahanan;

d. mengoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan;

e. melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri Pertahanan; 2 SK No l37l3l A

f. menetapkan standar Industri Pertahanan;

g. merumuskan kebijakan pendanaan dar:latau pembiayaan Industri Pertahanan;

h. merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri; dan

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkala. (21 Rancangan rencana induk jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.

Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: