Pasal 33A

(1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi yang menyebabkan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, Presiden mengangkat anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sejumlah jabatan yang kosong.

(2) Anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

(3) Calon anggota sementara Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kecuali huruf e yang berkaitan dengan syarat usia setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun.

www.peraturan.go.id

2015, No.31 3

(4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota sementara Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan oleh Presiden.

(5) Dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi menyangkut Ketua, Ketua sementara dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.

(6) Sebelum memangku jabatan, Ketua sementara dan Wakil Ketua

sementara Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.