Pasal 34

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap pengembangan Usaha Budidaya Hortikultura, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penerapan tata cara budidaya hortikultura yang baik. (2) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat atas dugaan

penyimpangan dan/atau keraguan terhadap kebenaran laporan kegiatan usaha. (3) Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.