Pasal 10

a. (1) Lahan hortikultura yang diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai kawasan hortikultura dalam bentuk peta tematik. (2) Dalam hal rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sudah ditetapkan, penetapan kawasan hortikultura diajukan pada saat dilakukan revisi tata ruang wilayah provinsi dan/atau tata ruang wilayah kabupaten/kota.