Pasal 6

(1) Satuan Kerja yang melaksanakan urusan pertanian kabupaten/kota wajib menyusun action plan kawasan pertanian sebagai acuan teknis dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan kawasan pertanian di tingkat kabupaten/kota. (2) Action plan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada masterplan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.