Pasal 25

(1) Rancangan Permentan yang telah dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dimohonkan tanda tangan kepada Menteri dalam penetapannya. (2) Permentan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimintakan nomor kepada Unit Kerja Eselon II yang membidangi tata usaha pada Sekretariat Jenderal.