Pasal 7

(1) Pelaku usaha dalam melakukan pembenihan/pembibitan harus memenuhi persyaratan mutu benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). (2) Dalam hal pelaku usaha belum memenuhi persyaratan mutu benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan agar produknya dapat memenuhi persyaratan mutu benih dan/atau bibit.