Pasal 22

(1) Pemenuhan administrasi dalam kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat sekitar, mengikuti ketentuan batasan perolehan luas lahan untuk masing- masing penerima dan status hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pertanahan dan tata ruang.

(2) Pemenuhan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa legalitas kependudukan, yang terdiri dari: a. Kartu Tanda Penduduk; dan b. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili.