Pasal 29

(1) Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa pengakuan bebas OPT oleh negara tujuan. (2) Ekuivalensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa: a. teknik dan metode pemeriksaan; dan/atau b. teknik dan metode perlakuan. (3) Tata cara pelaksanaan pengakuan dan/atau ekuivalensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.