Pasal 22

(1) Pelaksana Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat yang menjadi sasaran yang berada dalam wilayah jangkauan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; b. layanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan gender, peningkatan akses terhadap Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial, penguatan tanggung jawab orang tua/keluarga dan penguatan kelembagaan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; c. melakukan kontrak Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial yang mencakup komitmen penerima pelayanan dan keluarga untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan Lembaga; d. melaksanakan tugas profesional dalam mendampingi sasaran Habilitasi dan Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas, yang terdiri atas asesmen, pembahasan kasus, penanganan kasus, pencatatan, motivasi, dan membangun jaringan kerja; e. melakukan advokasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas dalam mengakses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial yang dibutuhkan; f. membuat laporan penanganan kasus; dan g. membuat laporan pelaksanaan pendampingan setiap 3 (tiga) bulan dan akhir tahun kontrak kerja.