Pasal 27

(1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melakukan pemantauan sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan LPKS di daerah. (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap instansi sosial yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan LPKS.