Pasal 21

(1) Kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara dan upaya penyelesaiannya berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan TPKN. (2) Apabila ada kerugian negara sebagaimana rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, Menteri segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.