Pasal 20

Tim Ad Hoc dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi: a. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian yang menimbulkan kerugian negara; b. melakukan penagihan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan

pejabat lain sesuai dengan penetapan penilaian dari BPK atau pimpinan instansi; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc kepada Ketua TPKN.