Pasal 48

(1) Masyarakat dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan UGB secara langsung maupun melalui e-SABi. (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui: a. kepolisian daerah setempat; b. dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota; c. call center kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan/atau d. laman kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.