Pasal 31

(1) Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rehasilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan kewenangannya. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dengan pihak terkait. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan untuk menyusun kebijakan dan program Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika.