Pasal 30

(1) Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melaksanakan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Sosial. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala melalui koordinasi dengan pihak terkait. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Sosial.