Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Institut Seni Budaya Indonesia Aceh
Pasal 1
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Institut Seni Budaya INDONESIA Aceh yang terdiri atas: a. jabatan struktural; dan b. jabatan fungsional.
Pasal 2
Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 3
(1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
f. peta jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Institut Seni Budaya INDONESIA Aceh ditetapkan oleh Rektor.
Pasal 5
Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Institut Seni Budaya INDONESIA Aceh terhitung sejak organisasi dan tata kerja Institut Seni Budaya INDONESIA Aceh diterapkan.
Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2016
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOHAMAD NASIR
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 1 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA