Pasal 9

(1) Seluruh Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya

Benturan Kepentingan. (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Negara harus mendasarkan diri pada: a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kode etik pegawai Kementerian; c. prinsip pelayanan prima; d. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/ golongan; dan e. tidak dipengaruhi hubungan afiliasi.