Pasal 29

(1) Daerah mengajukan usulan Pinjaman Daerah kepada calon pemberi pinjaman. (2) Daerah.

PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA -2t- (2) Daerah dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16. (3) Daerah memilih pemberi pinjaman yang paling menguntungkan bagi daerah. Paragraf 2 Perjanjian Pinjaman