Pasal 14

(1) Pemegang PB kegiatan jasa konstruksi yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan PB dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

• peringatan tertulis;
• pengenaan denda administratif;
• penghentian sementara kegiatan usaha;
• pencabutan PB; dan/atau
• pencantuman daftar hitam.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan atas pelanggaran:

• pemenuhan persyaratan PB meliputi:

1. kemampuan BUJK/SBU bagi BUJK;
2. kemampuan sertifikasi BUJK/lisensi LSBU bagi LSBU; atau
3. kemampuan sertifikasi profesi jasa konstruksi/ lisensi LSP bagi LSP, dikarenakan tidak memenuhi syarat dan/atau habis masa berlaku;

• pemenuhan kewajiban laporan kegiatan usaha tahunan kegiatan jasa konstruksi;
• pemenuhan persyaratan dan kewajiban khusus bagi BUJK asing; dan
• ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

(4) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat diberikan secara kumulatif atau bertahap.

(5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Menteri

atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing- masing.

Bagian Kedua Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha Kegiatan Sumber Daya Air