Pasal 37

Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, persyaratan dan tata laksana partisipasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 32 berlaku mutatis mutandis terhadap daerah irigasi yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota.