Pasal 19

(1) Susunan organisasi Dewan SDA Kabupaten/Kota terdiri

atas:

• ketua merangkap anggota;
• ketua harian merangkap anggota; dan
• anggota.

(2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati/Wali Kota.

(3) Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris daerah.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.

(5) Ketua harian merangkap anggota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dapat dikelompokkan ke dalam komisi.

(7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal

dari:

• Unsur Pemerintah; dan
• Unsur Nonpemerintah, atas dasar prinsip keterwakilan.

(8) Jumlah anggota Dewan SDA Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Pemerintah dan Unsur Nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

(9) Dalam hal jumlah yang seimbang atas dasar prinsip

keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak terpenuhi, jumlah anggota Dewan SDA Kabupaten/Kota dari Unsur Pemerintah dapat berjumlah lebih banyak dari Unsur Nonpemerintah.