Pasal 13

(1) Susunan organisasi Dewan SDA Provinsi terdiri atas:

• ketua merangkap anggota;
• ketua harian merangkap anggota; dan
• anggota.

(2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dijabat oleh Gubernur.

(3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris daerah.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

(5) Ketua harian merangkap anggota sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala dinas.

(6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dapat dikelompokkan ke dalam komisi.

(7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal

dari:

• Unsur Pemerintah; dan
• Unsur Nonpemerintah, atas dasar prinsip keterwakilan.

(8) Jumlah anggota Dewan SDA Provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Pemerintah dan Unsur Nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

(9) Dalam hal jumlah yang seimbang atas dasar prinsip

keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak terpenuhi, jumlah anggota Dewan SDA Provinsi dari Unsur Pemerintah dapat berjumlah lebih banyak dari Unsur Nonpemerintah.