Pasal 41

(1) Menteri bertindak sebagai penanggung jawab penyelenggaraan

BGH.

(2) Menteri menugaskan unit organisasi sebagai pelaksana

pembinaan BGH.

(3) Pelaksana Pembinaan BGH sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) berwenang dalam melakukan percepatan pengembangan

kelembagaan dalam penyelenggaraan BGH nasional, guna hal-

hal sebagai berikut:

• percepatan pengembangan penyelenggaraan BGH

nasional;

• pengembangan kapasitas pembinaan BGH di seluruh

Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, termasuk dalam menerbitkan sertifikat

pelatihan BGH untuk aparatur sipil negara dan tenaga

kerja konstruksi kualifikasi ahli sebagai pelaku

penyelenggara BGH;