Pasal 38

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (2)

huruf a dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan penyusunan

dan penyebarluasan norma, standar, prosedur dan penilaian

kinerja BGH yang bersifat nasional.

(2) Penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur

dan penilaian kinerja BGH sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat

Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah

kabupaten/kota serta penyelenggara Bangunan Gedung.

(3) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan teknis dalam

penyusunan kebijakan daerah di bidang BGH yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah

kabupaten/kota.

(4) Penyebarluasan norma, standar, prosedur dan penilaian

kinerja BGH dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.