Pasal 79

(1) Pemeriksaan RTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal

77 ayat (1) huruf b dilakukan oleh TPA Pusat yang

difasilitasi oleh Unit Layanan BGFK.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk memastikan pemenuhan Standar

Teknis BGFK atas dokumen RTB BGFK yang

dimohonkan.

(3) Pemeriksaan dokumen teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dilakukan melalui rapat konsultasi.

(4) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan dengan ketentuan:

• rapat konsultasi dilaksanakan sesuai jadwal yang

ditetapkan Unit Layanan BGFK;

• rapat konsultasi dipimpin oleh perwakilan Unit

Layanan BGFK;

jdih.pu.go.id

• rapat konsultasi dihadiri oleh anggota TPA Pusat

sesuai penugasan, penyedia jasa perencanaan

pembongkaran, dan pemilik BGFK;

• rapat konsultasi dilakukan melalui pembahasan

pemenuhan Standar Teknis secara menyeluruh dan

komprehensif;

• hasil rapat konsultasi dituangkan dalam berita

acara;

• rapat konsultasi dapat diulang apabila dalam berita

acara masih diperlukan perbaikan dokumen RTB;

• rapat konsultasi dilakukan secara musyawarah

untuk mufakat; dan

• rapat konsultasi menghasilkan rekomendasi.

(5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

d dilakukan dengan proses:

• pemaparan dokumen RTB oleh penyedia jasa

perencanaan pembongkaran BGFK;

• penyampaian tanggapan dan evaluasi pemenuhan

Standar Teknis pembongkaran BGFK oleh anggota

TPA Pusat;

• pelaksanaan diskusi; dan

• penyusunan kesimpulan rapat konsultasi dalam

berita acara.

(6) Tanggapan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf d harus bersifat konkret dan komprehensif

serta tidak dapat diubah dan/atau ditambah pada rapat

konsultasi berikutnya.

(7) Seluruh proses rapat konsultasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilakukan dengan batasan tidak lebih dari

5 (lima) kali dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja

terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan

lengkap.

(8) Dalam hal pemohon melebihi batasan waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TPA Pusat

membuat rekomendasi bahwa dokumen RTB belum

memenuhi standar teknis dan proses permohonan harus

dimulai kembali dari awal.

jdih.pu.go.id

(9) Dalam hal kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf d menyatakan bahwa dokumen RTB telah

memenuhi Standar Teknis, TPA Pusat membuat

rekomendasi bahwa dokumen RTB telah memenuhi

standar teknis.