Pasal 131

(1) Pembinaan kepada pemilik dan pengelola BGFK

dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan

jdih.pu.go.id

pemahaman serta peran dan kapasitas dalam penyelenggaraan BGFK sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

(2) Pengetahuan dan pemahaman serta peran dan kapasitas

dalam penyelenggaraan BGFK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

• pengetahuan dan pemahaman akan kriteria dan

jenis BGFK;

• pengetahuan dan pemahaman akan proses

penetapan dan pencabutan status BGFK;

• peran dan kapasitas dalam proses pengusulan

penatapan dan pencabutan status BGFK;

• pengetahuan dan pemahaman akan standar teknis

BGFK;

• pengetahuan dan pemahaman akan proses

penyelenggaraan BGFK;

• peran dan kapasitas dalam proses perencanaan dan

perancangan BGFK;

• peran dan kapasitas dalam proses PBG BGFK;

• peran dan kapasitas dalam proses pelaksanaan dan

pengawasan konstruksi BGFK;

• peran dan kapasitas dalam proses PBG, SLF, dan/atau SBKBG BGFK yang sudah ada (existing);

• peran dan kapasitas dalam proses pemeriksaan

berkala, pemeliharaan dan perawatan, serta

penilikan BGFK pada masa pemanfaatan;

• peran dan kapasitas dalam proses perpanjangan

SLF BGFK;

• peran dan kapasitas dalam proses pelestarian

BGFK; dan

• peran dan kapasitas dalam proses pembongkaran

BGFK.

(3) Pembinaan melalui pengaturan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a dilakukan kepada

pemilik dan pengelola BGFK dalam bentuk

penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria

BGFK.

jdih.pu.go.id

(4) Pembinaan melalui pemberdayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b dilakukan kepada pemilik dan pengelola BGFK dalam bentuk:

• peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran dalam Penyelenggaraan BGFK melalui sosialisasi, diseminasi, percontohan, dan penegakan hukum termasuk pemberian insentif dan disinsentif;
• peningkatan kapasitas teknis penyedia jasa terkait standar teknis dan proses penyelenggaraan BGFK melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan; dan
• peningkatan kapasitas aparatur/tenaga teknis internal terkait pelaksanaan tata cara operasionalisasi norma, standar, prosedur dan kriteria.

(5) Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, percontohan,

pelatihan, dan/atau kegiatan sejenisnya dalam pembinaan BGFK yang terkait fungsi khusus dengan tingkat kerahasiaan tinggi harus dilakukan secara terbatas dan tidak boleh diketahui umum.

(6) Pembinaan melalui pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 ayat (3) huruf c dilakukan kepada pemilik dan pengelola BGFK dalam bentuk:

• pemantauan terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman serta peran dan kapasitas dalam penyelenggaraan BGFK;
• evaluasi terhadap substansi teknis pengetahuan dan pemahaman serta peran dan kapasitas dalam penyelenggaraan BGFK; dan
• upaya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan peratuan perundang-undangan.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan dalam

penyelenggaraan BGFK berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini, pemilik dan pengelola BGFK dapat berkonsultasi kepada Unit Layanan BGFK.