Pasal 129

(1) Pembinaan kepada pemerintah provinsi dilakukan untuk

meningkatkan peran dan kapasitas dalam melaksanakan

delegasi kewenangan sebagian penyelenggaraan BGFK

yang diberikan oleh Menteri.

(2) Peran dan kapasitas dalam melaksanakan delegasi

kewenangan sebagian penyelenggaraan BGFK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• verifikasi lapangan sesuai kebutuhan dalam proses

penetapan atau pencabutan status BGFK;

• inspeksi pada masa konstruksi BGFK;

jdih.pu.go.id

• verifikasi lapangan sesuai kebutuhan dalam proses

penerbitan PBG, SLF, dan/atau SBKBG BGFK yang sudah ada (existing);

• inspeksi pada masa pemanfaatan BGFK;

• verifikasi lapangan sesuai kebutuhan dalam proses

perpanjangan SLF BGFK;

• identifikasi BGFK yang memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3);

• sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka

pembongkaran BGFK;

• pembongkaran BGFK yang telah ditetapkan namun

tidak dilakukan oleh pemilik dan/atau pengelola

BGFK; dan/atau

• inspeksi pada masa pembongkaran BGFK.

(3) Pembinaan melalui pengaturan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a dilakukan kepada

pemerintah provinsi dalam bentuk penyebarluasan

norma, standar, prosedur, dan kriteria BGFK.

(4) Pembinaan melalui pemberdayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b dilakukan

kepada pemerintah provinsi dalam bentuk:

• peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban, dan

peran dalam Penyelenggaraan BGFK melalui

sosialisasi, diseminasi, percontohan, dan penegakan

hukum termasuk pemberian insentif dan

disinsentif;

• peningkatan kapasitas aparatur teknis terkait

standar teknis dan proses penyelenggaraan BGFK

melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan; dan

• peningkatan kapasitas aparatur teknis terkait

pelaksanaan tata cara operasionalisasi norma,

standar, prosedur dan kriteria di provinsi.

(5) Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, percontohan,

pelatihan, dan/atau kegiatan sejenisnya dalam

pembinaan BGFK yang terkait fungsi khusus dengan

tingkat kerahasiaan tinggi harus dilakukan secara

terbatas dan tidak boleh diketahui umum.

jdih.pu.go.id

(6) Pembinaan melalui pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 ayat (3) huruf c dilakukan kepada

pemerintah provinsi dalam bentuk:

• pemantauan terhadap pelaksanaan tugas delegasi

sebagian kewenangan penyelenggaraan BGFK;

• evaluasi terhadap substansi teknis pelaksanaan

tugas delegasi sebagian kewenangan

penyelenggaraan BGFK; dan

• upaya penegakan hukum atas pelanggaran

ketentuan peratuan perundang-undangan.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan dalam

penyelenggaraan BGFK berdasarkan ketentuan

Peraturan Menteri ini, pemerintah provinsi dapat

berkonsultasi kepada Direktur Jenderal.

Bagian Keempat

Pembinaan kepada Penyedia Jasa Konstruksi BGFK