Pasal 128

(1) Pembinaan kepada kementerian/lembaga sebagai

pembina fungsi khusus terkait BGFK dilakukan untuk

meningkatkan peran dan kapasitas dalam

jdih.pu.go.id

penyelenggaraan BGFK sesuai tugas dan kewenangannya

masing-masing.

(2) Peran dan kapasitas dalam penyelenggaraan BGFK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• identifikasi dan pengusulan Bangunan Gedung yang

memenuhi kriteria BGFK untuk mendapatkan

penetapan Menteri;

• pengusulan pencabutan status BGFK untuk

mendapatkan penetapan Menteri;

• penetapan standar perencanaan dan perancangan

teknis khusus serta standar keamanan fungsi

khusus;

• penugasan perwakilan dalam TPA Pusat; dan

• penugasan perwakilan dalam Penilik BGFK.

(3) Pembinaan melalui pengaturan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 ayat (3) huruf a dilakukan kepada

kementerian/lembaga sebagai pembina fungsi khusus

terkait BGFK dalam bentuk penyebarluasan norma,

standar, prosedur, dan kriteria BGFK.

(4) Pembinaan melalui pemberdayaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 127 ayat (3) huruf b dilakukan

kepada kementerian/lembaga sebagai pembina fungsi

khusus terkait BGFK dalam bentuk:

• peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban, dan

peran dalam Penyelenggaraan BGFK melalui

sosialisasi, diseminasi, percontohan, dan penegakan

hukum termasuk pemberian insentif dan

disinsentif;

• peningkatan kapasitas aparatur teknis terkait

standar teknis dan proses penyelenggaraan BGFK

melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan; dan

• peningkatan kapasitas aparatur teknis terkait

pelaksanaan tata cara operasionalisasi norma,

standar, prosedur dan kriteria pada lingkup

kewenangan kementerian/lembaga sebagai pembina

fungsi khusus terkait BGFK.

jdih.pu.go.id

(5) Pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, percontohan,

pelatihan, dan/atau kegiatan sejenisnya dalam

pembinaan BGFK yang terkait fungsi khusus dengan

tingkat kerahasiaan tinggi harus dilakukan secara

terbatas dan tidak boleh diketahui umum.

(6) Pembinaan melalui pengawasan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 ayat (3) huruf c dilakukan kepada

kementerian/lembaga sebagai pembina fungsi khusus

terkait BGFK dalam bentuk:

• pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan

kewenangan dalam penyelenggaraan BGFK;

• evaluasi terhadap substansi teknis pelaksanaan

tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan

BGFK; dan

• upaya penegakan hukum atas pelanggaran

ketentuan peratuan perundang-undangan.

(7) Dalam hal terdapat permasalahan dalam

penyelenggaraan BGFK berdasarkan ketentuan

Peraturan Menteri ini, kementerian/lembaga sebagai

pembina fungsi khusus terkait BGFK dapat

berkonsultasi kepada Menteri.

Bagian Ketiga

Pembinaan kepada Pemerintah Provinsi