Pasal 125

(1) Penggunaan dana yang dialokasikan dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan untuk

mendukung operasionalisasi dalam proses:

• pelayanan penetapan status BGFK;

• pelayanan pencabutan status BGFK;

• pelayanan PBG BGFK;

• pelaksanaan inspeksi masa konstruksi BGFK;

• pelayanan penerbitan SLF dan SBKBG BGFK;

• pelaksanaan inspeksi masa pemanfaatan BGFK;

• pelayanan perpanjangan SLF BGFK;

• pelayanan penatausahaan SBKBG BGFK;

• pelayanan pembongkaran BGFK;

• pelaksanaan inspeksi masa pembongkaran BGFK;

• pengelolaan SIMBG;

jdih.pu.go.id

• pembinaan penyelenggaraan BGFK; dan
• pelaksanaan manajemen dan rumah tangga Unit Layanan BGFK.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

dalam bentuk:

• biaya honorarium;
• biaya pengadaan dan/atau sewa peralatan;
• biaya pengadaan dan/atau sewa kendaraan operasional;
• biaya pengadaan alat tulis kantor;
• biaya pengadaan perangkat lunak dan siber;
• biaya penggandaan materi, laporan, dan dokumen;
• biaya rapat atau pembahasan;
• biaya perjalanan dinas lokal, luar kota, dan luar negeri;
• biaya pengiriman surat menyurat dan dokumen;
• biaya komunikasi;
• biaya asuransi atau pertanggungan; dan/atau
• biaya pajak dan iuran lainnya.

Bagian Kedua Pendanaan dari Pemilik atau Pengelola BGFK