Pasal 123

(1) Dinas Teknis Provinsi melaksanakan tugas sebagian

Penyelenggaraan BGFK yang didelegasikan kepada

Gubernur dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 122 ayat (5).

(2) Dalam hal pendelegasian kewenangan sebagian jenis

BGFK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (5)

huruf a, Dinas Teknis Provinsi memiliki tugas:

• pelayanan penerbitan PBG BGFK yang

didelegasikan;

• inspeksi pada masa konstruksi BGFK yang

didelegasikan;

• pelayanan penerbitan SLF dan/atau SBKBG untuk

jenis BGFK yang didelegasikan;

• inspeksi pada masa pemanfaatan BGFK yang

didelegasikan;

• perpanjangan SLF dan/atau penatausahaan SBKBG

BGFK yang didelegasikan;

• persetujuan pembongkaran BGFK yang

didelegasikan;

• penetapan pembongkaran BGFK yang didelegasikan;

dan

• inspeksi pada masa pembongkaran BGFK yang

didelegasikan;

(3) Dalam hal pendelegasian kewenangan sebagian proses

penyelenggaraan BGFK sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 122 ayat (5) huruf b, Dinas Teknis Provinsi

memiliki tugas:

• pengajuan aparatur teknisnya untuk ditetapkan

sebagai Penilik BGFK oleh Menteri atas permintaan

dari Unit Layanan BGFK;

• pengelolaan dalam proses penugasan Penilik BGFK

dari Dinas Teknis Provinsi;

• pengadministrasian pelaksanaan tugas Penilik

BGFK dari Dinas Teknis Provinsi;

jdih.pu.go.id

• pelaksanaan korespondensi dengan pihak terkait

terkait rekomendasi Penilik BGFK dari Dinas Teknis

Provinsi; dan

• pengawasan kinerja Penilik BGFK dari Dinas Teknis

Provinsi.

Bagian Kesatu

Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara