Pasal 121

(1) Penugasan Penilik BGFK dilakukan oleh Unit Layanan

BGFK sesuai kebutuhan inspeksi BGFK pada masa konstruksi, pemanfaatan, atau pembongkaran.

(2) Tata cara penugasan Penilik BGFK meliputi:

• identifikasi klasifikasi dan kekhususan BGFK yang membutuhkan penilikan;
• penugasan Penilik BGFK yang memiliki kualifikasi sesuai klasifikasi dan kekhususan BGFK; dan
• pemberian fasilitasi penyelenggaraan proses inspeksi oleh Penilik BGFK.

(3) Identifikasi klasifikasi dan kekhususan BGFK

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Unit Layanan BGFK berdasarkan data teknis BGFK.

(4) Penugasan Penilik BGFK sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dilakukan oleh Unit Layanan BGFK meliputi:

• pembuatan surat tugas;
• penyampaian surat tugas melalui SIMBG;
• penyampaian dokumen teknis kepada Penilik BGFK melalui SIMBG; dan
• pembuatan dan penyampaian surat pemberitahuan jadwal inspeksi kepada pemilik dan/atau pengelola BGFK.

(5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

a mencantumkan:

• obyek BGFK yang menjadi sasaran penilikan; dan
• jangka waktu penugasan.

jdih.pu.go.id

(6) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c dilakukan oleh Unit Layanan BGFK sesuai

kebutuhan inspeksi BGFK, yang meliputi:

• penyiapan administrasi dan pembiayaan operasional

Penilik BGFK;

• pendokumentasian hasil pelaksanaan inspeksi dari

Penilik BGFK; dan/atau

• penyiapan tata surat menyurat dan administrasi

lainnya.

Bagian Kelima

Gubernur