Pasal 120

(1) Penilik BGFK harus memiliki status kepegawaian sebagai

ASN.

jdih.pu.go.id

(2) Dalam hal jumlah pegawai ASN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak mencukupi, Penilik BGFK dapat

berasal dari pegawai honorer.

(3) Pembentukan Penilik BGFK dilakukan oleh Unit Layanan

BGFK melalui tahapan:

• penentuan kriteria Penilik BGFK;

• penentuan perkiraan jumlah Penilik BGFK;

• permintaan calon Penilik BGFK;

• pengajuan calon Penilik BGFK;

• rekomendasi calon Penilik BGFK;

• pengusulan calon Penilik BGFK; dan

• penetapan Penilik BGFK.

(4) Penentuan kriteria Penilik BGFK sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a dilakukan pada aparatur sipil

negara yang memiliki kompetensi sesuai jenis dan

klasifikasi kompleksitas BGFK.

(5) Penentuan perkiraan jumlah Penilik BGFK sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan

perkiraan beban tugas inspeksi BGFK pada masa

konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran.

(6) Permintaan calon Penilik BGFK sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Unit Layanan BGFK

sesuai kebutuhan kepada unit kerja di lingkungan

Direktorat Jenderal, Balai Prasarana Permukiman

Wilayah, kementerian/lembaga terkait BGFK, dan/atau

perangkat daerah teknis provinsi.

(7) Pengajuan calon Penilik BGFK sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf d dilakukan oleh Unit Layanan BGFK

dengan memuat daftar calon Penilik BGFK yang telah

memenuhi kriteria dan jumlah Penilik BGFK yang

dibutuhkan.

(8) Penyampaian rekomendasi calon Penilik BGFK

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan

oleh Unit Layanan BGFK kepada Direktur Jenderal

untuk memperoleh persetujuan.

jdih.pu.go.id

(9) Pengusulan calon Penilik BGFK sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf f dilakukan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk memperoleh penetapan.

(10) Penetapan Penilik BGFK sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf g dilakukan oleh Menteri melalui basis data dalam SIMBG.

Paragraf 4 Penugasan