Pasal 110

(1) Pelayanan penyelenggaraan BGFK dilaksanakan oleh

Unit Layanan BGFK.

(2) Unit Layanan BGFK sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dibentuk oleh Menteri.

(3) Pelayanan penyelenggaraan BGFK sebagaimana pada

ayat (1) memiliki tugas meliputi:

• pengelolaan SIMBG sebagai instrumen

penyelenggaraan Bangunan Gedung secara

nasional;

• pengelolaan TPA Pusat untuk memberikan

pertimbangan teknis dalam pemeriksaan dokumen

rencana teknis BGFK dan penyelesaian

permasalahan terkait BGFK;

• pengelolaan Penilik BGFK dalam melakukan

inspeksi masa konstruksi dan masa pemanfaatan

BGFK;

• pelayanan penetapan BGFK sesuai hasil pengusulan

atau hasil identifikasi;

• pelayanan penerbitan PBG BGFK;

• pelaksanaan inspeksi pada masa konstruksi BGFK;

• pelayanan penerbitan SLF dan SBKBG BGFK;

• pelaksanaan inspeksi pada masa pemanfaatan

BGFK;

• pelayanan perpanjangan SLF;

• pelayanan penatausahaan SBKBG;

• pelayanan penerbitan RTB BGFK; dan

• perencanaan, penganggaran, koordinasi,

pembinaan, dan pengawasan pendelegasian

penyelenggaraan BGFK.

jdih.pu.go.id

Paragraf 2

Keamanan dan Kerahasiaan Data