Pasal 101

(1) Penetapan provinsi dan lingkup pendelegasian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b

dilakukan oleh Menteri sebagai dasar pendelegasian

tugas sebagian Penyelenggaraan BGFK.

(2) Provinsi dan lingkup pendelegasian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100

ayat (2).

(3) Proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didahului dengan koordinasi antara Unit Layanan BGFK

dengan Dinas Teknis Provinsi untuk melakukan

pembahasan dan penyepakatan mengenai kesiapan,

kesediaan, dan komitmen terkait lingkup pendelegasian.

(4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam berita acara.

(5) Unit Layanan BGFK menyampaikan pertimbangan teknis

pendelegasian tugas sebagian Penyelenggaraan BGFK

kepada Direktur Jenderal dengan dilampirkan berita

acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Penetapan provinsi dan lingkup pendelegasian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Menteri

berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal.

(7) Penetapan provinsi dan lingkup pendelegasian

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan

Keputusan Menteri.

jdih.pu.go.id

(8) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

disampaikan oleh Unit Layanan BGFK kepada Gubernur

dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri

Keuangan, dan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Paragraf 4

Koordinasi Pelaksanaan Pendelegasian