Pasal 100

(1) Perencanaan dan penganggaran pendelegasian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a

dilakukan oleh Unit Layanan BGFK setiap tahun

anggaran untuk pelaksanaan pada tahun anggaran

berikutnya.

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui penentuan pola pendelegasian

kewenangan untuk:

• sebagian jenis BGFK; atau

• sebagian proses penyelenggaraan BGFK.

jdih.pu.go.id

(3) Pola pendelegasian kewenangan untuk sebagian jenis

BGFK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan atas pertimbangan besarnya jumlah BGFK yang memerlukan pelayanan pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Perencanaan pola pendelegasian kewenangan untuk

sebagian jenis BGFK sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dilakukan oleh Unit Layanan BGFK melalui

melakukan identifikasi pembagian kewenangan yaitu:

• BGFK yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau BGFK lembaga negara yang berada di wilayah Jabodetabek dilaksanakan oleh Kementerian; dan
• BGFK yang tidak memiliki tingkat kerahasiaan tinggi dan/atau BGFK lembaga negara dan bukan lembaga negara di luar wilayah Jabodetabek dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

(5) Pola pendelegasian kewenangan untuk sebagian proses

penyelenggaraan BGFK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan atas pertimbangan sebaran lokasi BGFK yang memerlukan pelayanan pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Perencanaan pola pendelegasian kewenangan untuk

sebagian proses penyelenggaraan BGFK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Unit Layanan BGFK melalui identifikasi pembagian kewenangan yaitu:

• penetapan dan pencabutan status, penerbitan PBG, SLF, SBKBG, persetujuan dan penetapan pembongkaran dilakukan oleh Kementerian; dan
• verifikasi lapangan dalam proses penetapan dan pencabutan status, inspeksi pada masa konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran, dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pembongkaran dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

(7) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) dan ayat (5), Unit Layanan BGFK melakukan perhitungan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan pendelegasian sebagian Penyelenggaraan BGFK.

jdih.pu.go.id

(8) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan oleh Unit Layanan BGFK melalui mekanisme

pemrograman dan penganggaran di lingkungan

Kementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Paragraf 3

Penetapan Provinsi dan Lingkup Pendelegasian