Pasal 69

(1) Permohonan perubahan pemegang Persetujuan

Penggunaan Sumber Daya Air bagi pemenuhan kebutuhan kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha serta untuk pemanfaatan irigasi dapat dilakukan apabila:

• pemegang Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air meninggal dunia;
• nama kelompok masyarakat Pemegang Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air berubah; atau
• nama badan hukum berubah.

(2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan oleh:

• anggota keluarga pemegang persetujuan;
• pimpinan kelompok masyarakat dengan nama yang baru; atau
• pimpinan badan hukum dengan nama yang baru.

(3) Permohonan perubahan Persetujuan Penggunaan Sumber

Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan:

• akta kematian atau surat keterangan kematian pemegang Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
• bukti perubahan nama kelompok masyarakat atau anggaran dasar badan usaha yang berbentuk badan hukum;
• Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebelumnya; dan/atau
• surat pernyataan bahwa kelompok masyarakat atau badan hukum dengan nama yang baru akan tetap melaksanakan segala ketentuan serta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.