Pasal 10

(1) Rencana induk pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebelum ditetapkan wajib disosialisasikan oleh penyelenggara bersama dengan pemerintah terkait melalui konsultasi publik.
(2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaring masukan dan tanggapan masyarakat.

(3) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sekurang- kurangnya tiga kali dalam kurun waktu 12 bulan dan dihadiri oleh masyarakat di wilayah layanan dan masyarakat di wilayah yang diperkirakan terkena dampak dengan mengundang tokoh masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi.