Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 120, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik

menyelenggarakan fungsi:

• penyiapan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya serta monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air;
• pembinaan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang sumber daya air;
• penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
• verifikasi rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumber daya air;
• pelaksanaan fasilitasi penyusunan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama bidang sumber daya air;
• pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pemberian advokasi hukum;
• pemberian fasilitasi pertimbangan hukum;
• fasilitasi penyelenggaraan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air;
• pengelolaan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Direktorat Jenderal;
• pembinaan, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kehumasan, dokumentasi, peliputan, publikasi, kampanye dan edukasi, dan media monitoring, serta hubungan antar lembaga di Direktorat Jenderal.