Pasal 23

(1) Unit Pelaksana Teknis daerah atau Dinas Provinsi menyelenggarakan Pengelolaan Aset Irigasi pada Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi. (2) Penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c yang terkait dengan kegiatan fisik dapat dilakukan secara kontraktual. (3) Penyelenggaraan Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang terkait dengan kegiatan non fisik dapat dilakukan secara kontraktual. (4) Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menatausahakan hasil inventarisasi Jaringan Tersier yang dilakukan oleh Perkumpulan petani pemakai air. (5) Kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. (6) Pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.